Apa Saja Ketentuan Pencatatan Pajak Sesuai Perundang-Undangan? Cari Tahu di Sini!

Di dalam sistem akuntansi untuk bisnis, pembukuan dan pencatatan yang dilakukan bukan hanya yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan operasional saja. Sebab, pembukuan dan pencatatan untuk kebutuhan perpajakan juga perlu dilakukan mengingat bahwa badan usaha juga merupakan salah satu Wajib Pajak di Indonesia.

Hanya saja, Anda barangkali bertanya-tanya soal adanya ketentuan terkait dengan pencatatan pajak. Hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam perundang-undangan, yang artinya pencatatan pajak bagi bisnis tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pasalnya, transaksi yang dicatat dan dibukukan merupakan data yang menjadi dasar dalam penghitungan besar pajak yang terutang. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut ini!

Pembukuan Pajak Berdasarkan Undang-Undang

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur dengan tujuan untuk mengumpulkan data serta informasi keuangan. Di sini, yang dimaksud dengan informasi keuangan meliputi harta atau aset, kewajiban, modal, penghasilan serta biaya, dan jumlah harga perolehan serta penyerahan barang maupun jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan – neraca dan laporan laba/rugi.
Sementara itu, ada juga persyaratan pembukuan yang wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak, yaitu:

  1. Penyelenggaraan harus dilaksanakan dengan memerhatikan itikad baik serta mencerminkan kegiatan usaha atau keadaan yang sebenar-benarnya,
  2. Penyelenggaran harus dilaksanakan di Indonesia serta mempergunakan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah sebagai satuan, dan disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk penyusunan dalam bahasa asing, harus merupakan bahasa asing yang telah diizinkan Menteri Keuangan.
  3. Pembukuan yang dilakukan dengan bahasa dan mata uang asing bisa diselenggarakan selama Wajib Pajak sudah mendapatkan izin Menteri Keuangan.
  4. Penyelenggaraan harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip taat asas serta dengan stelsel kas atau stelsel akrual.
  5. Setiap pembukuan setidaknya harus terdiri atas catatan tentang harta, kewajiban, modal, penghasilan serta biaya, dan penjualan serta pembelian agar besar pajak terutang dapat dihitung.

Pencatatan Pajak Berdasarkan Undang-Undang

Pasal 28 UU KUP menjelaskan bahwa pencatatan adalah kegiatan pengumpulan data secara teratur terkait dengan peredaran maupun penerimaan bruto, dan/atau penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar penghitungan jumlah pajak terutang. Artinya, pencatatan yang dilakukan juga termasuk pencatatan penghasilan yang tidak termasuk ke dalam kategori objek pajak dan/atau yang dikenak pajak bersifat final.

Mengacu pada Peraturan Menteru Keuangan No. 197/PMK.03/2017 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, pencatatan pajak wajib memenuhi persyaratan yang meliputi :

  1. Pencatatan dilakukan secara teratur serta mencerminkan keadaan yang sesungguhnya menggunakan huruf Latin, angka Arab, rupiah sebagai satuan mata uang, dan penyusunan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
  2. Pencatatan dalam satu tahun wajib dilaksanakan secara kronologis.
  3. Pencatatan pajak wajib menggambarkan penerimaan atau peredaran bruto, dan/atau jumlah penghasilan bruto yang telah diterima dan/atau yang diperoleh. Di samping itu, pencatatan juga harus menggambarkan penghasilan bukan objek pajak dan.atau penghasilan dengan pengenaan pajak yang bersifat final.

Tujuan Pembukuan dan Pencatatan Pajak

Apabila Anda adalah Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat usaha atau jenis, pencatatan pajak wajib diselenggarakan dengan jelas, yang artinya wajib menggambarkan masing-masing tempat usaha atau jenis usaha yang dimiliki tersebut.
Pada dasarnya, penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan pajak adalah untuk mempermudah Anda sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Kewajiban tersebut meliputi pengisian SPT, perhitungan PKP, PPN, dan PPnBm. Di samping itu, penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan pajak juga bertujuan agar Anda bisa mengetahui seperti apa posisi keungan sebagai hasil dari kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas Anda sebagai seorang Wajib Pajak.

Mengingat pentingnya pembukuan dan pencatatan pajak yang tepat, akurat, dan cermat, Anda bisa manfaatkan software perpajakan, terutama dalam membantu Anda menghitung jumlah pajak yang telah terutang. Dengan demikian, Anda dapat menghindari dan meminimalisir risiko kesalahan penghitungan jumlah pajak terutang. Apalagi, sekarang Anda bisa temukan beragam software perpajakan yang dapat Anda pilih berdasarkan kebutuhan Anda.

RELATED ARTICLES

Most Popular