Di bidang layanan jasa, Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP mungkin tak terlalu familiar bagi masyarakat awam. Padahal, badan usaha tersebut mempunyai sejumlah peran penting yang bisa membantu Anda untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Lantas, apa itu KJPP dan fungsinya untuk klien yang memerlukan jasa mereka?

Apa itu KJPP?

Secara garis besar, KJPP merupakan wadah bagi penilai publik untuk memberikan jasa dan telah mendapatkan izin resmi dari Menteri Keuangan. Tugas penilai publik juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.01/2008 seputar Jasa Penilai Publik maupun penilai eksternal seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan pada bidang kekayaan lelang dan negara.

Salah satu pekerjaan penilai publik adalah menilai aset dan bisnis berdasarkan perhitungan serta harga pasaran. Selain itu, mereka juga memberikan pendapat hingga estimasi terkait nilai ekonomis sebuah objek penilaian sesuai Standar Penilaian Indonesia. Status penilai publik sendiri wajib terdaftar di MAPPI atau Masyarakat Profesi Penilai Indonesia.

KJPP dibagi jadi dua bentuk badan usaha, yakni perseorangan dan persekutuan. KJPP perseorangan biasanya didirikan dan dijalankan seorang penilai publik yang merangkap sebagai pemimpin. Sementara KJPP persekutuan dioperasikan oleh minimal dua orang penilai publik. Salah seorang di antara mereka bertindak sebagai rekan, lantas yang satunya lagi adalah pemimpin rekan.

Jasa penilaian yang ditawarkan KJPP
Beberapa jenis jasa penilaian yang dilakoni Kantor Jasa Penilai Publik mencakup:

  1. Penilaian properti sederhana. Properti yang berada dalam cakupan ini adalah tanah kosong untuk pemukiman, apartemen, rumah tinggal, kantor, toko kios, mesin individual, hingga alat transportasi.
  2. Penilaian properti. Dalam cakupan ini, jenis properti meliputi tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, mesin beserta peralatannya, alat transportasi dan alat berat; perangkat telekomunikasi, pertanian, pertambangan.
  3. Penilaian bisnis. Cakupan untuk penilaian ini cukup banyak. KJPP dapat menangani entitas bisnis, surat berharga, hak dan kewajiban perusahaan, aset tanpa wujud, kerugian ekonomis, instrumen keuangan, hingga pengawasan pembiayaan proyek.
  4. Penilaian personal properti. Pada cakupan ini, KJPP menangani pabrik termasuk instalasi, mesin beserta peralatan dan instalasinya, alat transportasi dan alat berat, hingga perangkat telekomunikasi yang mencakup pemancar.

Sebagian besar KJPP yang beroperasi di Indonesia memfokuskan diri mereka sebagai penyedia solusi masalah. Kliennya pun beragam, dari pemerintah pusat serta daerah, BUMN, hingga daerah. Sementara perusahaan swasta yang menggunakan jasa ini biasanya datang dari bidang akuisisi, merger, hingga penghapusan aset beserta sengketa aset. Ada pula KJPP yang jadi partner solid sejumlah penegak hukum negara seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan, hingga KPK.